Seharusnya Masyarakat Patungan untuk Peserta Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Sistem pemilu di Indonesia dinilai menghabiskan terlalu banyak biaya. Ada baiknya sistem pemilu kepala daerah disederhanakan lagi, sehingga biayanya dapat ditekan.
"Sistem pemilu kada harus disederhanakan lagi agar lebih murah," ujar Andi Alfian Mallarangeng, pengamat politik, Rabu (27/6).
Andi berpendapat, sudah saatnya rakyat ikut membantu kandidat pilihannya agar menang. Salah satunya lewat penggalangan dana. Sehingga, saat terpilih kandidatnya fokus pada kepentingan rakyat.
Dia mencontohkan, pemilu di Amerika. Kalangan buruh menggalang dana USD 5 per orang demi mendukung kemenangan calon presiden yang programnya berpihak kepada mereka.
Kondisi ini berbeda dengan Indonesia. Kandidat diminta cari dana sendiri. Alhasil kandidat cari gampang dengan mendekati cukong dan konglomerat.
"Akan beda rasanya bila dananya berasal dari sumbangan rakyat. Kalau konglomerat pasti ada take and give-nya sehingga kepentingan rakyat terabaikan," terangnya.
Pendapat senada diungkapkan Effendy Gazali, pengamat komunikasi politik. Ongkos pemilukada terlalu mahal sehingga harus disederhanakan.
Dia juga mendukung penggalangan dana dari masyarakat. Sudah saatnya masyarakat diikutsertakan dalam menggalang dana bagi kandidat yang diinginkannya.
Penggalangan dana masyarakat dinilai sebagai solusi tepat mengatasi tingginya biaya untuk bertarung di pemilihan umum
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU