Sejahterakan Daerah, Komite II DPD dan KLHK Jalin Kerja Sama

“Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” ucap Bustami yang mewakili Provinsi Lampung ini.

Masih terkait sampah, Anggota Komite II Angelius Wake Kako, mengatakan penanganan masalah sampah di daerah-daerah masih kurang optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Hal itu menurutnya mengakibatkan banyak sampah yang menumpuk dan akhirnya merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.

“Di NTT, saya melihat saat kaum milenial, masyarakat muda yang peduli akan kondisi sampah. Mereka membuat komunitas yang peduli soal sampah. Tetapi mereka ini membutuhkan sarana prasarana juga terkait pengelolaan sampah,” kata Angelius yang berasal dari NTT.

Dalam forum itu, Siti Nurbaya mengatakan bahwa salah satu program dari kementeriannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan dengan kebijakan mengalokasikan pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat.

Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” jelas Siti yang juga mantan sekjen DPD RI. (fat/jpnn)