Sejak 2003, Belum Pernah Saksi Mengeluh Keselamatan di Sidang MK, tetapi Kini..

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna tidak terima dengan narasi yang dibangun oleh tim kuasa hukum paslon 02, yang mengesankan sidang sengketa Pilpres 2019 tampak mengerikan.
Dalam beberapa kesempatan, tim kuasa hukum paslon 02 selalu mengkhawatirkan keselamatan saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Bahkan, mereka meminta MK memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin keselamatan saksinya.
"Jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan," kata Palguna di dalam sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019, Selasa (18/6).
Menurut Palguna, MK belum pernah mendengar keluhan soal keselamatan dari saksi sidang sengketa hasil pilpres. Belum pernah ada saksi menerima ancaman sebelum menyampaikan keterangan. Sejak berdiri pada 2003, proses mendengarkan keterangan saksi selalu berjalan dengan mulus.
"Hingga saat ini, belum pernah ada peristiwa di mana seseorang yang memberikan atau akan memberikan keterangan, merasa terancam," ungkap dia.
BACA JUGA: Yusril Tantang Kubu Prabowo - Sandi Ungkap Siapa yang Mengancam Saksinya
Palguna menegaskan, MK menjamin keselamatan setiap saksi yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Bahkan, MK menjamin saksi sidang sengketa hasil Pilpres tidak menerima ancaman sebelum menyampaikan keterangan.
"Belum pernah ada orang yang merasa terancam ketika menyampaikan keterangan di hadapan mahkamah," pungkas dia. (mg10/jpnn)
I Gede Dewa Palguna tidak terima dengan narasi yang dibangun oleh tim kuasa hukum paslon 02 dalam sidang MK.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU
- Polda Riau Jamin Keamanan Selama Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS
- MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS, Ini Kata KPU
- MK Putuskan PSU di Tasikmalaya, KPU Diberi Waktu 60 Hari
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina