Sejak Orba Hingga Sekarang Data Pangan Satu Pintu di BPS

jpnn.com, BOGOR - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru. Terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah, sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Namun demikian, menurutnya kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak. "Data itu kesalahan bersama, bukan kesalahan Menteri Pertanian saja. Kesalahan BPS juga, kesalahan Kementerian Agraria juga, kesalahan Kementan juga, kesalahan bupati juga, kesalahan bersama ini," ujar Pak JK usai rapat terbatas di kantor wapres, Senin 22 Oktober.

Berdasarkan data rilis terbaru BPS dengan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA), luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta ha tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta ha, sementara proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) 15,5 juta ha.

Begitu pun produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras sementara proyeksi Kementan 83,3 juta ha atau setara 48 juta ton. Dengan demikian, metode KSA pun, Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.

Namun, pengamat ekonomi politik pertanian sekaligus dosen departemen ekonomi sumber daya dan lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai data Kementan tentang beras itu semua bersumber BPS dengan metode eyes estimate, sedangkan data terbaru yang dirilis juga dari BPS dengan Metode KSA.

“Sejak zaman orde baru sampai sekarang data pangan satu pintu di BPS. Kementan tidak mengolah data pangan. Semua rilis data Kementan logikanya berasal dari BPS,” ujar Gandhi di Bogor, Rabu (24/10).

Menurut pria jebolan magister ekonomi pembangunan IPB ini, sejak dulu hingga saat ini BPS yang mendata metode eyes estimate kemudian mengolah dan merilis data pangan. Tetapi, sejak 2016 sampai kemarin BPS tetap mendata, mengolah, namun tidak merilis data pangan karena menunggu perbaikan data dengan KSA.

“Data BPS metode eyes estimate itulah yang dirilis Kementan dan disajikan. Jadi data yg dimiliki dan ada di laman kementan itu 100 persen adalah data bersumber BPS. Tapi BPS rilis untuk intern,” terang Gandhi.