Sejak Pemerintahan SBY, Golkar Dorong Parlementary Treshold 10 persen

jpnn.com - JAKARTA - Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Golkar mendorong agar parlementary treshold di angka tujuh hingga 10 persen. Tapi dorongan tersebut menurut Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, tidak ditanggap oleh SBY.

"Periode presiden yang lalu kita dorong parlementary treshold pada angka tujuh hingga 10 persen. Tapi tidak di-entertained oleh pemerintahan Partai Demokrat," kata Tantowi, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (22/7).

Padahal lanjutnya, simplikasi fraksi di parlemen adalah suatu keniscayaan dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan penyederhanaan proses pengambilan politik.

"Empat atau lima fraksi di parlemen, justru akan mempermudah pengambilan keputusan. Saat kita coba parlementary treshold 3,5 persen, lolos 10 partai. Jadinya DPR seperti sekarang," ujarnya.

Tapi kalau ambang batas partai politik lolos ke DPR pada kisaran minimal tujuh sampai 10 persen, Tantowi yakin persaingan politik secara sehat akan terbangun.

"Ini akan berimbas kepada niat besar kita untuk penguatan sistem demokrasi dan penyederhanaan sistem pengambilan keputusan politik di DPR," tegasnya.

Selain itu, anggota Komisi I DPR ini menyatakan bahwa angka tujuh hingga 10 persen tersebut bukan untuk menjegal partai politik pendatang baru.

"Tidak untuk menjegal. Saya rasa ini masih jauh. Partai baru masih ada waktu dua tahun melakukan untuk konsolidasi. Ini jadi tantangan. Karena partai besar dan lolos ke DPR saat ini juga harus kerja keras untuk memperoleh angka tujuh hingga 10 persen itu," pungkasnya.(fas/jpnn)