Sejalan dengan Jokowi, PKB Tak Setuju Revisi UU Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan menolak Revisi Undang-Undang Pemilu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara prinsip setuju dengan sikap Jokowi. Pasalnya, saat pemerintah tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.

"Secara prinsip setuju agar bisa benar-benar fokus atasi pendemik covid dan dampaknya," kata Politisi PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (3/1).

Anggota DPR ini tidak khawatir bila Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional di 2024 anggaran negara bisa membengkak. Dia yakin anggaran untuk Pemilu bareng Pilkada 2024 bisa diminimalisir.

"Harusnya sama saja bahkan lebih ringan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara. Para anggota TKN mayoritas berbatik dan masker berkumpul di salah satu ruangan Istana sebelum bertemu dengan Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat. Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.

Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi. (dil/jpnn)