Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
"Jika pagar laut di Tangerang disebut sebagai kompensasi Jokowi untuk Aguan atas dukungannya dalam pembangunan IKN, lantas bagaimana dengan pagar laut di Bekasi yang pemiliknya tidak berpartisipasi di IKN, bahkan bukan kawasan PSN? Jadi, tuduhan pagar laut di Tangerang hadiah Jokowi untuk Aguan itu terpatahkan," kata Haidar.
Dia mengingatkan jangan sampai kebencian terhadap Jokowi menumpulkan akal sehat.
"Kedua, yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," tutur Haidar.
Dia menjelaskan urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.
Menurut Haidar Alwi, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat.
"Ketiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," lanjut Haidar Alwi.
Dia mengungkapkan PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah, melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.
Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian.
Pendiri Haidar Alwi Institute membela Presiden ke-7 Jokowi yang dikaitkan dengan polemik pagar laut di Tangerang.
- Pemilik Pagar Laut di Tangerang Bakal Didenda Rp 18 Juta per Kilometer
- Telusuri Pagar Laut Bekasi, Dedi Mulyadi Bertemu Menteri Nusron Wahid
- IMM Harap Pemerintah Cabut Status PSN Terhadap PIK 2
- Polemik HGB di Kawasan Pagar Laut, Presiden Bisa Revisi Aturan Ini
- KSAL Langsung Kawal Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
- ISeaM Desak Jokowi Bertanggung Jawab Atas Keppres PSN PIK 2