Sejumlah Daerah PPKM Level III, Bamsoet Minta Pemerintah Menyiapkan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah menyiapkan petugas yang bisa menegakkan aturan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3.
"Pemerintah setelah menaikkan status PPKM harus didukung dengan kesiapan petugas," kata Bamsoet melalui keterangan persnya, Selasa (7/2).
Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi resmi tentang penyesuaian kenaikan level PPKM.
"Jadi, setiap pemda khususnya di wilayah aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung dapat segera menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dengan mengeluarkan aturan turunan," lanjut Bamsoet.
Mantan ketua DPR itu juga meminta pemerintah pusat dan daerah tetap memaksimalkan testing dan tracing menyusul status PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung Raya.
Menurut Bamsoet, testing dan tracing diperlukan guna mendeteksi, melacak, serta memetakan wilayah yang perlu diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19.
"Mengimbau seluruh pihak untuk dapat menerima dan memahami maksud dari kenaikan status level PPKM di sejumlah wilayah tersebut, agar masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan meminimalkan mobilitas," beber dia.
Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan Jabodetabek, Daerah Istimewan Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya sebagai kawasan PPKM Level 3, Selasa (8/2). (ast/jpnn)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah menyiapkan petugas yang bisa menegakkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan