Sejumlah Ormas di Mojokerto Deklarasi Lawan Dinasti Politik dan Korupsi
Selasa, 04 Juni 2024 – 22:02 WIB
Angga lantas mencontohkan dengan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, di mana riwayat pengadaan Dinkes, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas PUPR kerap hilang dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Permasalahan serupa juga terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, contohnya terkait bantuan kain kepada 10.024 kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) senilai Rp 1,4 miliar pada akhir 2023 yang sarat kejanggalan.
"Kami harap bukan hanya Wong Mojokerto saja yang terus berjuang mencegah dan melaporkan adanya korupsi di Mojokerto, tetapi juga pihak KPK juga harus turut andil membersihkan Mojokerto dari kejahatan korupsi," ujar Angga. (mar1/jpnn)
LKH Barracuda Indonesia, Ormas HMN, LSM Wahana Lingkungan Tani, dan Modjokerto Watch atas nama 'Wong Mojokerto' deklarasi melawan dinasti politik dan korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menang Praperadilan, Polda Riau Kejar TPPU Tersangka Korupsi KUR Bank Pelat Merah Ini
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- Begini Penjelasan Ahli Hukum Bisnis soal Kerja Sama PT Timah dengan Swasta
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati