Sejumlah Pejabat Menolak Dimutasi

jpnn.com - TENGGARONG – Mutasi di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang dilakukan Plt Bupati Samsuri Aspar bakal berbuntut panjang, karena pejabat yang dimutasi secara terang-terangan menolak dipindahtugaskan, dan melakukan perlawanan dengan menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Pejabat yang tak terima dimutasi dan gugatannnya sedang proses persidangan di PTUN adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Herry Maryadi yang dimutasi menjadi Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) mengantikan Hafidz Anwar. Posisi Kadistenben diduduki Samwel Robert yang semula menjabat Asisten II Setkab Kukar. Sedangkan posisi Asisten II digantikan Hafidz Anwar.

Mutasi pertama yang dilakukan Plt Bupati Kukar, Kamis (6/3), juga berdampak kepada Fahrodin yang menjabat Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar dimutasi menjadi Plt Wakil Kepala Dinsos Kukar. Fahrodin pun ikut melakukan gugatan ke PTUN.

Mereka meminta agar hakim TUN membatalkan keputusan Plt Bupati Kukar karena dianggap tak sesuai kewenangannya secara prosudural maupun subtansial.

Perlawanan hukum juga datang dari Asisten IV Setkab Kukar HM Ghufron Yusuf yang dimutasi menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) Kukar, menggantikan HM Aswin. Sepertinya Ghufron kecewa karena mutasi gelombang kedua yang digelar Rabu (19/3) lalu itu hanya sebagai batu loncatan Aswin untuk ditunjuk menjadi Plt Sekkab Kukar menggantikan HM Husni Thamrin yang pensiun.

“Saya masih menjalankan tugas dan berkantor di ruangan Asisten IV di Pemkab Kukar. Sekarang saya bersama kontingan MTQ Kukar di Serang Banten,” kata Ghufron kepada Kaltim Post memalui penselnya kemarin.

Ghufron merupakan salah satu dari tiga pejabat Pemkab Kukar yang menggugat keputusan Plt Bupati Kukar. Ghufron, Herry dan Fahrodin mempercayakan gugatannya kepada Ichlas Hasan SH MH. Pengacara yang berkantor di Samarinda itulah yang memenangkan gugatan mutasi pejabat di Penajam paser Utara (PPU) yang dimutasi Plt Bupati PPU Ichwan Datu Adam belum lama ini.