Sejumlah Politisi PDIP Ikut Korek Alasan Kenaikan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyatakan, komisinya akan segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan terkait kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. Pihak pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai alasan kenaikan sebesar Rp2.000 per liter.
Pemanggilan ini menurutnya penting dilakukan karena kenaikan harga BBM subsidi sudah menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Sejauh ini fraksi-fraksi yang akan bertanya itu terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan, ada perorangan dari Fraksi PDI Perjuangan.
"Kita akan secepatnya memanggil pemerintah, karena dampaknya sudah mulai diraskan masyarakat di sana-sini. Keputusan tersebut belum bisa diterima oleh masyarakat," kata Hafizs di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11).
Politikus Fraksi PAN ini menegaskan, kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM juga belum bisa diterima secara logika oleh DPR. Karena itu pemerintah harus menjelaskan alasannya secara mendalam.
Dia mengakui kewenangan menaikkan harga BBM menjadi domain pemerintah. Tapi kebijakan yang ditempuh Jokowi-JK juga tidak biasa karena presiden sebelumnya tidak pernah mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi dengan DPR.
"Ini kalau dibiarkan 70 juta masyarakat yang rentan miskin bisa tergerus masuk dalam kalangan masyarakat miskin," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyatakan, komisinya akan segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan terkait kebijakan
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU