Sejumlah SKPD Tolak Serahkan Data Honorer ke Tim Verifikasi
jpnn.com - TERNATE - Tim verifikasi data honorer kategori dua (K2) yang dibentuk Pemprov Maluku Utara (Malut) mengalami kendala dalam menyelidiki dugaan adanya honorer bodong yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013.
Pasalnya, beberapa unit kerja yang mengoleksi honorer justru menunjukkan sikap tidak kooperatif. Salah satunya Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki honorer cukup banyak.
"Tim kesulitan melakukan verifikasi atas honorer sebab sampai saat ini beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) enggan memasukan data peserta honorer. Salah satunya Satpol PP," ungkap Ketua Tim Verifikasi Amran Mustari kepada Malut Post (Grup JPNN).
Asisten III Kantor Gubernur ini mengaku pihaknya sudah beberapa kali meminta dokumen honorer dari Satpol PP.
"Namun sampai saat ini, Satpol PP enggan memasukan dokumennya," ujarnya. Karena itu, kata Amran, pihaknya sudah menyampaikan surat panggilan yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Yahya Hasan.
"Surat pemanggilan telah saya sampaikan beberapa hari lalu. Tapi karena Pak Yahya keluar daerah sehingga belum menghadap," sambungnya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu mengharapkan dukungan SKPD untuk memperlancar proses verifikasi honorer K2. "Tim verifikasi akan bekerja lebih cepat jika ada kerja sama dari SKPD," katanya. Proses verifikasi honorer K2 ditargetkan selesai April mendatang.
"April sudah harus rampung karena Mei sudah masuk jadwal proses NIP," pungkasnya.
Sementara Kasatpol PP Malut Yahya Hasan yang coba dihubungi lewat ponselnya, gagal karena di luar jangkauan.(cr-07/fai/sam/jpnn)
TERNATE - Tim verifikasi data honorer kategori dua (K2) yang dibentuk Pemprov Maluku Utara (Malut) mengalami kendala dalam menyelidiki dugaan adanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB