Sejumlah Tokoh Hadiri Sosialisasi UU Pelindungan PMI, Begini Pesannya

Benny Rhamdani juga menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi informasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Provinsi terutama di daerah-daerah kantong Pekerja Migran Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Antonius Benny Susetyo menyatakan UU PMI memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi para PMI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI.

"Undang-Undang yang sekarang saat ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai pancasila dalam kebijakan publik dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat" ujar Romo Benny.

Lebih lanjut Romo menyatakan pentingnya UU tersebut menunjukkan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran indonesia.

Menurut dia, dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan hasil dari Rapat Koordinasi Terbatas ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di luar negeri.

"Kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar,” ujar Ansharullah

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerahnya.(jpnn)