Sejumlah Tokoh Mendesak Ada Kementerian Khusus Kawasan Timur Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Ketertinggalan pembangunan di kawasan timur Indonesia sangat dalam. Karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk mempercepat laju pembangunan kawasan timur.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya bisa terjadi kalau ada perlakuan khusus terhadap kawasan timur.

Salah satu yang bisa dilakukan dengan membentuk kementerian yang secara khusus mengawal perencanaan, pelaksanaan dan memonitor semua program dan kebijakan afirmasi kawasan timur.

Hal itu terungkap dalam Forum Group Diskusi (FGD) yang diinisiasi Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Sabtu (21/9).

Diskusi ini membahas mengenai urgensi keberadaan kementerian khusus kawasan timur dan dihadiri beragam latar belakang, seperti akademisi, aktivis sosial, peneliti, masyarakat adat, wartawan, pengacara, NGO, profesional, dan tokoh masyarakat.

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Prof. Dr. Augy Syahailatua (BRIN), Dr. Moh. Ishak Tan (dosen), Dr. Laus C. Rumayon (dosen), Dr. Marthen Timisela (dosen), Donatus Gede Sabon (aktivis sosial), Murad Malawat, SH,MH (pengacara).

Selain itu, Burhan J. Tjiu, SH. Yohan Naning, Web Warouw (aktivis pergerakan 98/jurnalis), Daniel Tagukawi (jurnalis), Badri Tubaka (FPMM). Viona Pattiiha, SH. Theopilus Luis, Muffi Matulessy, Ir. Vini Prasasti Asshafah Tan, Kosmus Kaay, Yorkn Merahabla.

Kondisi kawasan timur Indonesia sangat jauh tertinggal dalam berbagai bidang. Bahkan, kalau dibandingkan dengan kawasan barat ada ketimpangan yang luar biasa. Untuk itu, tanpa perlakuan khusus, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya sekadar slogan bagi kawasan timur.