Sejumlah Tokoh Mendesak Ada Kementerian Khusus Kawasan Timur Indonesia

“Dibutuhkan satu pengungkit yang benar-benar membawa loncatan besar untuk kawasan timur. Tidak bisa dengan cara biasa-biasa seperti selama ini. Harus ada institusi negara yang secara khusus mengurus kawasan timur. Tidak ada salahnya kalau pemerintahan mendatang membentuk Kementerian Kawasan Timur. Ini sangat penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan Kawasan timur,” kata Engelina Pattiasina.

Engelina menilai, selain kekayaan alam di kawasan timur, pemerintah perlu dan mungkin sudah menyadari kalau kawasan timur ini berada dalam gugusan pasifik.

Secara geopolitik, kawasan ini menjadi pusat baru dalam perebutan pengaruh dan hegemoni dari negara-negara maju dan kuat.

“Kalau situasi keterpurukan ini dibiarkan, maka kawasan timur ini akan menjadi sasaran dan larut dalam tarik menarik kepentingan negara lain. Hal itu itu tidak terhindarkan karena wilayah yang strategis dengan kekayaan alam yang luar biasa,” tegas Engelina.

Menurut Engelina, salah satu persoalan mendasar ketertinggalan kawasan timur karena ada sejumlah regulasi yang memang sangat merugikan kawasan timur, misalnya pembagian DAU yang menjadikan darat dan jumlah penduduk sebagai indikator utama.

Hal ini menyebabkan anggaran negara yang mengalir ke kawasan timur jauh lebih kecil, bahkan kalau dibandingkan dengan satu atau beberapa provinsi di kawasan lain.

Senada dengan Engelina, Akademisi dari Universitas Cendrawasih Papua Laus Rumayon juga menggarisbawahi aspek geopolitik kawasan timur.

Dia melihat tidak adanya upaya yang konkret untuk mengembangkan kawasan timur, sementara sejumlah negara berlomba menyiapkan desain untuk menebarkan pengaruh ekonomi dan pertahanan di pasifik.