Sejumlah Tokoh Mendesak Ada Kementerian Khusus Kawasan Timur Indonesia

Sejumlah Tokoh Mendesak Ada Kementerian Khusus Kawasan Timur Indonesia
Archipelago Solidarity Foundation menggelar FGD di Jakarta, Sabtu (21/9), membahas pentingnya ada kementerian khusus kawasan timur Indonesia. Foto: dok Panitia FGD

Menurut Ishak Tan, perlu adanya pemikiran yang utuh mengenai pengembangan kawasan, dengan memperhatikan berbagai potensi, peluang dan hambatan yang ada di kawasan timur. Dengan pendekatan yang lebih utuh dan konsisten, maka percepatan yang diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan potensi yang ada.

“Di sisi lain, kita juga harus mengubah perilaku, sehingga investor tidak takut datang ke kawasan timur. Bagaimana kita membutuhkan investor, sehingga perlu ada situasi yang mendukung jaminan investasi,” tuturnya.

Web Warouw mengatakan, dengan kekayaan alam yang ada di kawasan timur diperlukan satu upaya dan perjuangan, sehingga pemanfaatan kekayaan alam itu benar-benar dirasakan rakyat. Selain itu, kekayaan alam itu juga menjadi kekuatan untuk mendongkrak kesejahetraan rakyat.

Namun, kalau kekayaan alam itu dikelola tanpa adanya pengawalan dari rakyat dan para elite, maka dengan sendirinya tidak akan membawa manfaat ekonomi yang semestinya. “Ini harus menjadi focus dari semua komponen dan elemen rakyat yang ada,” tegasnya.

Web menilai, keberadaan satu institusi, seperti kementerian akan memudahkan dalam mengawal berbagai kepentingan dan program yang berkaitan dengan kawasan timur. Utamanya, untuk memastikan manfaat SDA bagi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Burhan menyoroti praktik ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Misalnya, ada perkebunan di Pulau Seram yang praktis tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurutnya, persoalan keadilan dalam pengelolaan SDA harus menjadi perhatian serius, sehingga kekayaan yang ada bisa bermanfaat bagi rakyat. Hal ini hanya bisa terjadi, jika kepala daerah diberikan kewenangan lebih untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Murad Malawat mengatakan, kawasan timur perlu menyatukan langkah dengan melibatkan semua komponen yang ada, sehingga bisa sama-sama bergerak untuk memperjuangan berbagai kepentingan kawasan timur.

Demi mencapai Indonesia Emas 2045, perlu ada kementerian kawasan timur Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News