Sejumlah Tokoh Minang Tagih Janji SBY

Mantan menteri di era Orde Baru itu yakin bahwa pemerintah saat ini punya dana yang lumayan banyak untuk segera melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumbar. Hanya saja, dana tersebut tidak akan pernah bisa dipakai jika payung hukumnya tidak ada. "Saya tahu, pemerintah lagi ada uang. Pasti itu. Tapi para pejabat di masing-masing departemen tidak berani menggunakannya karena akan berhadapan dengan tuduhan korupsi atau penyalahgunaan wewenang," kata Latief.

Demikian juga dengan BUMN, lanjut mantan Menteri Menakertrans itu, ratusan perusahaan milik negara itu tidak akan berani membantu Sumbar tanpa adanya kejelasan sikap dari presiden. Andai pun saat ini tindakan bantuan dari beberapa BUMN, itu sumber dananya adalah sumbangan kolektif dari karyawannya. Uang perusahaan tidak akan berani mereka pakai.

Menjawab pertanyaan soal perlu tidaknya bencana gempa Sumbar itu ditetapkan sebagai bencana nasional, Latief menegaskan hal itu tidaklah penting. "Yang substansial itu adalah segera dibentuk Task Force dengan payung hukum Keputusan Presiden. Dengan demikian semua departemen dan instansi terkait bekerja dalam satu komando dan pekerjaanya bisa terukur," tegasnya.

Soal adanya dana yang dimiliki pemerintah saat ini juga dibenarkan oleh Anggota DPR Irwan Prayitno. Menurut mantan Ketua Komisi VII dan IX DPR RI itu, setidaknya masing-masing departemen memiliki sisa anggaran antara puluhan hingga ratusan miliar. "Departemen Pendidikan Nasional, misalnya, sedikitnya akan terjadi sisa anggaran APBN sektor pendidikan sekitar Rp200 miliar. Kalau Kepres soal rekonstruksi dan rehabilitasi itu ada, dana tersebut sangat mungkin dialihkan untuk Sumbar," tegasnya.