Sekali Lagi, Din Syamsuddin Ingatkan Pemerintah, Simak Baik-baik

Di sisi lain, Siti mengingatkan bahwa publik mulai sanksi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah makin ganasnya COVID-19 meski pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan.

"Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was," katanya.

Apalagi, dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, lembaga negara yakni DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan pilkada.

Webinar dengan tema "Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?" yang diprakarsai oleh DN Pergerakan Indonesia Maju itu menghadirkan sejumlah pembicara.

Antara lain, Ketua PBNU Eman Suryaman, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan.

Ketua PBNU Emas Suryaman menyebutkan sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

"Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah COVID-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali," katanya. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!