Sekda Juga Harus Dipelototi

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan, dalam pilkada 2010 ini, yang rawan dan sering terjadi adalah modus penggunaan APBD oleh calon. Dana APBD biasanya dimainkan untuk kepentingan pencalonan, seperti sosialisasi dengan mendompleng baliho-baliho layanan masyarakat yang dananya dari APBD.

Jika pemasangan baliho, yang biasanya ukuran foto incumbent sangat besar sedang tulisan pesan layanan kecil, hanya marak menjelang pilkada, maka masyarakat berhak bertanya, mengapa baliho serupa tidak dipasang di tahun-tahun sebelumnya tatkala pilkada waktunya masih jauh.

Andi mengingatkan, potensi penggunaan dana APBD bukan hanya dilakukan oleh incumbent, tapi juga oleh sekda. “Karena baik kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekda, punya kewenangan untuk menyetujui penggunaan anggaran,” ujar Andi Nurpati kepada JPNN di ruang kerjanya, gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/3).

.

Mengenai mobilisasi PNS oleh incumbent, Andi mengatakan, hingga saat ini belum ada temuan signifikan. Yang menarik, lanjutnya, tatkala incumbent, wakilnya, dan sekdanya sama-sama ikut mencalonkan, maka justru tidak terjadi mobilisasi PNS. “Karena mereka saling kontrol dengan sendirinya,” kata Andi. (sam/jpnn)