Sekda Khawatir jika Dana Pilgub Rp 1 Triliun
jpnn.com - MANOKWARI – Pilkada untuk memilih gubernur-wakil Papua Barat akan digelar 2017 mendatang. Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan mengakui pusing dengan kebutuhan dana pilkada yang dipastikan cukup besar.
Alokasi dana diberikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu dan aparat keamanan. Besarnya dana penyelenggaraan Pilkada ini sangat berpengaruh pada alokasi dana pembangunan di provinsi ini.
Sekda bahkan menyebut,bila dana Pilkada mencapai Rp 1 triliun, maka akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pasalnya, untuk KPU Papua Barat saja sebesar rp 506 miliar.
‘’Kalau misalnya dana Rp 1 triliun hanya untuk pelaksanaan Pilkada,maka pemerintahan tidak akan jalan tahun depan. Kalau hanya goyang sementara saja tidak apa-apa,’’ ujarnya kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (22/6).
Terpenting saat ini, Pemprov Papua Barat telah menyetujui pagu anggaran untuk KPU Papua Barat sebesar Rp 506 miliar lebih. Anggaran ini dapat proses pencairan.
‘’Bisa tanya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah sejauh mana proses pencairannya,’’ ujarnya.
Soal anggaran untuk Bawaslu, Pemprov Papua Barat lanjut Sekda, belum ditentukan. Hanya saja, Nathaniel Mandacan mengatakan, besaran dana untuk Bawaslu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pemerintah daerah lebih fokus anggaran KPU.
‘’Yang kita fokuskan (dana) KPU karena dia yang menyelenggarakan. Sedangkan (lembaga) yang mengawasi (Bawaslu/Panwaslu) disesuaikan dengan kemampuan kita,’’ tandansya.
Sekda mengatakan, berapapun dana yang disediakan pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara efisien oleh Bawaslu.
MANOKWARI – Pilkada untuk memilih gubernur-wakil Papua Barat akan digelar 2017 mendatang. Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi Papua Barat, Nathaniel
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik