Sekda Konawe Kepulauan Dicecar Administrasi Perizinan

jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara Cecep Trisnajayadi. KPK memeriksa cecep sebagai saksi korupsi penerbitan izin usaha pertambangan yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Cecep akan dicecar soal masalah administrasi perizinan di Konawe Kepulauan.
"Yang akan digali adalah kemungkinan-kemungkinan dugaan mengenai administrasi perizinan di daerah tersebut," ujar Yuyuk di kantor KPK, Jumat (9/9).
Dia mengatakan, penyidik akan mendalami informasi yang diperoleh dari Cecep tersebut.
Yuyuk menegaskan, belum ada keberatan apa pun dari Nur Alam terkait kasus yang tengah diusut KPK ini. Bahkan, kata Yuyuk, pihaknya masih terus melakukan pengembangan.
Jika dalam pengembangan ada aparat penegak hukum lain akan memberikan data dan informasi, KPK tidak mempersoalkannya.
"Kalau memang benar ada penyerahan (data) itu pasti akan melewati koordinasi supervisi. Kami akan menerima dengan baik data-data dan akan dipelajari dengan baik oleh penyidik-penyidik kami," paparnya.
Seperti diketahui, Nur Alam ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra selama 2009-2014. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara Cecep Trisnajayadi. KPK memeriksa cecep sebagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seleksi Bintara Polri Dibuka, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB