Sekda Main Politik, Kada Bisa Langsung Usul Copot

Gamawan menjelaskan, siapa pun, baik itu incumbent, sekda, atau pun yang lain, semua berhak untuk ikut mencalonkan diri di pemilukada. Selama kepala daerahnya tegas menjaga netralitas PNS, maka harus juga menjaga agar sekda dan bawahannya yang lain tidak terseret arus politik. "Yang penting, kepala daerah itu, pegang sekdanya, maka ke bawahnya akan selesai (bisa dikendalikan, red)," terang mantan gubernur Sumbar itu.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Apkasi, Rudy Alfonso, menceritakan, para bupati menolak alasan yang diajukan para pejabat di pusat, seperti dikemukakan Mendagri Gamawan Fauzi. Jika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada, kata Rudy, alasan itu tidak logis. Di bawah sekda pun, katanya, politisasi PNS tetap sulit dicegah.

"Memangnya tidak ada sekda yang ikut nyalon (di pemilukada, red)? Kalau sekda yang menjadi pembina pegawai, ya berarti juga tidak akan menjawab persoalan mengenai politisasi PNS," terang Rudy Alfonso kepada JPNN ini di Jakarta, Kamis (14/7). (sam/jpnn)