Sekitar 20 Juta Warga Terancam Tak Bisa Mencoblos di Pilpres

Sekitar 20 Juta Warga Terancam Tak Bisa Mencoblos di Pilpres
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sekitar 20 juta warga yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih terancam tak bisa memberikan suara mereka pada Pemilu 2019. Penyebabnya, mereka belum melakukan perekaman e-KTP.

Tjaho mengatakan, di antara 20 juta warga yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih itu ada 2,2 juta pemilih pemula yang baru saja berusia di ata2 17 tahun. Sedangkan sisanya didominasi warga yang sudah memiliki KTP, namun belum melakukan perekaman e-KTP.

"Kami berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) agar setiap penduduk khususnya pemilih pemula dapat memberikan hak suaranya dalam pilkada maupun pilpres," kata Tjahjo Kumolo usai memberikan kuliah umum di Universitas Sriwijaya Palembang, Sabtu (31/3).

Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga mewanti-wanti calon petahana di Pilkada Serentak 2018 agar tidak menggunakan sistem politik terkait proses distribusi e-KTP di setiap daerah. "Hal seperti ini memang terkadang dimanfaatkan petahanan, dengan memperlambat proses pembuatannya jika tidak mencoblos calon petahana," ujarnya.

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menambahkan, penyaluran e-KTP dapat dilakukan dengan cepat mengingat adanya perangkat desa seperti lurah dan sebagainya. "Jadi jangan jadikan lagi ini sebagai kendala," tegas Tjahjo.(lim/JPC)


Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sekitar 20 juta warga yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih terancam tak bisa memberikan suara mereka di pemilu.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News