Sekjen DPD: Harga Permeter Rp 3.428 Juta

Siti Nurbaya menambahkan bahwa design pembangunan kantor belum final. "Bagaimana mau mark up, design saja belum final," ungkapnya. Menurut dia, selain berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2009, pembangunan juga menggunakan teori kebutuhan. Pembangunan diharapkan memenuhi standar teori kebutuhan itu. "DPD sampai sekarang tidak punya ruang untuk sidang, masih numpang gedung DPR. Tapi, itu bukan persoalan, yang penting ada dan bisa bekerja," katanya.

Menurut dia, sudah pernah ajukan gedung untuk sidang DPD, tapi belum dapat persetujuan. "Baik dari DPR maupun pemerintah DKI," katanya.

Sementara itu, La Ode Ida mengklaim, pembangunan kantor perwakilan DPD itu mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. "Pemda hibahkan tanah, DPDR, gubernur, eksekutif didaerah pernah kita konfirmasi meminta segera mewujudkan (pembangunan) itu," klaim dia. (boy/jpnn)