Sekjen Golkar Tetap Yakin Pilkada oleh DPRD Bakal Gol

jpnn.com - BALIKPAPAN - Sekjen Partai Golkar M Idrus Marham  yakin bahwa yakin RUU Pilkada yang di dalamnya mengembalikan pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati ke DPRD, berhasil disahkan oleh DPR RI.

"Kami yakin, melalui voting, RUU Pilkada bisa disahkan tanggal 25 nanti," ujarnya di sela memberikan pembekalan anggota dewan dari Partai Golkar se-Kaltim di Gran Senyiur, Jumat (19/9).

Untuk diketahui, komposisi kursi koalisi merah putih di DPR RI saat ini terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), PAN (49), PKS (40), PPP (39) ditambah Partai Demokrat (61),  Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR. Sedangkan koalisi pro Jokowi, yang  PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR. Itulah yang menjadi keyakinan Idrus Marham, RUU Pilkada bakal gol dan sukses disahkan.

Tetapi belakangan muncul pernyataan Ketum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang  mendukung pilkada secara langsung dipilih rakyat. Menanggapi perkembangan politik yang tak menguntungkan, Idrus Marham kembali meyakinkan, Partai Demokrat masih mendukung Koalisi Merah Putih agar RUU Pilkada bisa disahkan. Buktinya, Partai Demokrat akan memberikan 10 catatan penting sebagai syarat mendukung RUU Pilkada.

Idrus meyakinkan bahwa pilkada dikembalikan ke DPRD lebih baik daripada memakai sistem langsung. Sebab banyak kejadian kerusuhan, perpecahan mewarnai pilkada langsung, ditambah lagi biaya yang sangat mahal.

"Kalau melalui DPRD, lebih baik lagi. Biaya murah, menekan ongkos politik yang mahal dan menghindari perpecahan antarmasyarakat," imbuhnya.  

Pengurus DPP Golkar lainnya, Mahyudin yang kembali terpilih di  DPR RI dari Dapil Kaltim menambahkan, sangat aneh apabila Partai Demokrat menolak RUU Pilkada. Sebab, RUU tersebut awalnya diajukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

"RUU Pilkada merupakan inisiatif pemerintah dan diajukan melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Partai Demokrat berada di pemerintahan. Kalau sekarang menolak, itu aneh namanya dan tidak konsisten," tegas Mahyuddin.