Puan Maharani Disebut jadi Simbol Pemimpin Perempuan di Dunia, Putri Megawati Itu Tersenyum

jpnn.com, DENPASAR - DPR RI menjadi tuan rumah pelaksanaan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings yang diselenggarakan mulai besok (20/3) hingga 24 Maret di Nusa Dua, Bali.
Kepemimpinan Puan dalam pelaksanaan IPU ke-144 pun mendapat apresiasi dari pimpinan forum parlemen dunia itu.
Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menyampaikan forum IPU kali ini sekaligus untuk merayakan kepemimpinan perempuan di Bulan Perempuan Internasional.
“Kepemimpinan Puan Maharani di penyelenggaraan IPU sekarang menjadi simbol kepemimpinan dunia,” ungkap Martin Chungong dalam konferensi pers bersama Puan Maharani dan Presiden IPU Duarte Pacheco di lokasi perhelatan IPU ke-144, di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Sabtu (19/3).
Martin pun mengungkapkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dunia, termasuk lewat parlemen.
“Semoga jumlah perempuan di parlemen Indonesia terus meningkat,” harapnya.
Sehari jelang pembukaan IPU ke-44, Puan bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekjen IPU Martin Chungong hari ini menanam pohon kelengkeng (Dimocarpus longan) di halaman BICC Nusa Dua, Bali.
Penanaman pohon itu merupakan wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim sesuai dengan tema yang dalam IPU ke-144, yaitu ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.
Sekjen IPU Martin Chungong memuji kepemimpinan Puan Maharani di IPU yang sekarang menjadi simbol pemimpin perempuan di dunia
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI