Sekjen Kemnaker: Mediator Hubungan Industrial Miliki Peran Sangat Penting
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan mediator hubungan industrial memiliki peran sangat penting dan menentukan hingga masa yang akan datang.
Mediator juga sangat menentukan dalam situasi hubungan industrial yang kondusif dan harmonis agar proses produksi dapat berjalan baik dan lancar.
"Kalau produksi berjalan dengan baik dan lancar tentunya akan menghemat pengeluaran yang tidak penting karena kita tidak memiliki terlalu banyak konsentrasi untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial," kata Sekjen Anwar saat membuka webinar bertema Edukasi Tentang Pentingnya Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif, Kamis (11/11).
Sekjen Anwar menjelaskan peran mediator sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama untuk mencari solusi setiap benturan kepentingan antara pekerja dengan para pengusaha.
Mediator juga harus memahami suasana kejiwaan dari seorang ketika menyuarakan aspirasinya.
"Ini yang harus kita jembatani, memang kepentingannya sangat bertolak belakang tapi saya yakin adanya kepentingan bersama untuk mendapatkan keuntungan inilah yang harus disikapi dengan baik," jelasnya.
Sekjen Anwar menerangkan mediator hubungan industrial merupakan jabatan yang memiliki standar kompetensi terukur dengan jenjang mulai dari pertama, muda, madya, dan utama.
Dalam melaksanakan tugasnya, mediator hubungan industrial harus membuka diri untuk pengetahuan serta keterampilan baru.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan mediator hubungan industrial merupakan jabatan yang memiliki standar kompetensi terukur dan berjenjang
- Tugas KPPS Sangat Penting, Harus Jalankan Tugas Sesuai UU
- Kemnaker Terima Aksi Demo Damai dari Serikat Pekerja
- Terjadi Kecelakaan Kerja Berulang, Wamenaker Tinjau Smelter IMIP
- Menaker Yassierli dan Mendagri Tito Gelar Rakor, Bahas PHK hingga Upah Minimum 2025
- Menaker Yassierli Bertekad Pertahankan WTP Lewat Penguatan Integritas Pegawai
- Raker dengan Komisi IX DPR, Menaker Yassierli Paparkan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan