Sekjen MPR Bacakan Tiga Poin Rekomendasi

Memperhatikan pelaksanaan Pra-Konferensi I yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 5 April 2017 dengan tema “Prinsip-Prinsip Umum dan Azas-Azas Kode Etik Jabatan Berdasarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

Pra Konferensi II yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tanggal 4 Mei 2017 dengan tema “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakannya”.

Dan Konferensi Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 31 Mei 2017 dengan tema “Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan, dan Upaya Penegakan”. Maka, kami sampaikan pokok-pokok rekomendasi sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa, serta sebagai jiwa bangsa dan negara merupakan sumber nilai dan sumber pembentukan norma etika (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dalam kerangka itu, perlu dilakukan upaya bersama secara terencana, terukur, terarah, dan berkesinambungan untuk mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia agar senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etika sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etika tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa.

Rumusan norma etika tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang pada prinsipnya merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingah laku yang merupakan cerminan dari nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka itu, perlu dirumuskan kebijakan strategis yang memuat aturan dasar regulasi hukum dan tatanan praksis untuk mendorong pengejawantahan amanat Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yakni Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan, serta Ketetapan MPR lainnya. Serta diperlukan upaya yang terstruktur dan terorganisir untuk menyosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Ketetapan MPR tersebut kepada masyarakat luas.

3. Ketentuan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kesepakatan bangsa Indonesia untuk senantiasa menerapkan seluruh kebijakan dan perilaku negara berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi.