Sekjen MPR: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Imbang

Dia menegaskan kedua sistem atau paham tersebut harus berjalan dengan imbang.
Diungkapkan bila di tengah masyarakat diberi ruang kebebasan dalam bersikap dan menyatakan pendapat.
Namun, bila struktur hukum tidak kuat, hal demikian menurutnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum.
“Di sinilah pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan dengan imbang,” tegasnya.
Dia menambahkan sosok yang masuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah tersebut.
Dia mengatakan demokrasi dan nomokrasi harus menjadi paduan dalam kehidupan berbangsa seperti Pancasila yang harus dipahami secara menyeluruh.
Refleksi yang ada di 2021 itulah, menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu bisa menjadi embrio dan bisa dikembangkan di tahun 2022.
Dalam FGD, pria yang saat ini sedang menambah gelar Doktor di Program Kajian Stratejik Global Unversitas Indonesia itu mendorong agar APHTN-HAN juga merespon isu-isu global.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan refleksi perkembangan hukum kenegaraan 2021 dan proyeksi 2022 harus diskusikan lebih baik.
- Waka MPR Sebut Inisiatif Putra Prabowo Temui Megawati Meneduhkan Dinamika Politik
- Johan Rosihan PKS: Idulfitri jadi Momentum Membangun Negeri dengan Akhlak
- Waka MPR: Jadikan Momentum Idulfitri untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Waka MPR Akbar Supratman Sesalkan Dugaan Penghinaan Kepada Ulama Sulteng Habib Idrus
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan