Sekjen MPR: Konferensi Nasional APHTN-HAN untuk Penguatan Demokrasi dan Nomokrasi

Dalam konferensi ini, semua isu negara hukum demokrasi didiskusikan dan dibahas.

Ada tema khusus yang sudah ditentukan, seperti penataan di bidang legislasi dan peraturan kebijakan.

Lalu, pokok-pokok haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan perizinan pasca UU Cipta Kerja.

“Semua isu di antaranya tema-tema yang sudah ditentukan itu akan saling berkaitan. Saya melihat tema-tema yang dibahas secara khusus di antaranya dalam rangka penguatan demokrasi dan nomokrasi,” ujarnya.

Dalam konferensi nasional ini, lanjut Ma’ruf Cahyono, pembahasan dan diskusi beragam isu tersebut berlangsung dinamis.

“Harapannya, konferensi ini bisa melihat sejauh mana dinamika diskursus dan orientasi yang dibangun untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penataan demokrasi dan nomokrasi," ucapnya.

Ma’ruf Cahyono menambahkan, dari konferensi nasional APHTN-HAN ini, lahir kesimpulan dan rekomendasi atas tema-tema yang dibahas dan didiskusikan.

Peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini diikuti sekitar 100 peserta. Mereka adalah peserta yang lolos seleksi dari 250 tulisan atau makalah yang telah di-review.