Sekjen MPR: Pancasila Sarat dengan Tuntunan Etika

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menjelaskan, dalam Konferensi tersebut sempat disinggung beberapa hal antara lain bagaimana etika itu menjadi satu panduan yang melembaga.

“Mengapa etika harus dimunculkan, sebab sudah merupakan kesadaran kolektif bahwa etika adalah hal yang sangat penting,” ujar Ma’ruf Cahyono dalam konferensi pers di sela-sela Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa, di Ruang Presentasi Perpustakaan Setjen MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Dijelaskan, soal etika sangat kuat relevansinya dengan dengan tugas MPR sesuai amanah UU untuk memasyarakatkan Ketetapan-ketetapan MPR RI (TAP MPR RI). Salah satu TAP yakni TAP MPR No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Sudah jelas relevansi antara etika dan tugas MPR RI. Etika sudah menjadi tugas MPR sesuai UU No.17/2014 tentang MD3, terutama di Pasal 5 huruf a secara eksplisit berbunyi MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR,” terangnya.

Dikatakan, soal etika memang bukan hal yang baru. “Tetapi makin ke depan kita harus semakin fokus soal etika, sebab kadang etika ini bukan lagi menjadi fokus perhatian utama kita terutama akhir-akhir ini. Perlu diingat, kita adalah bangsa yang relijius, manusiawi, bangsa yang ingin bersatu, berdemokrasi dengan baik, ingin keadilan sosial. Tentu sebagai bangsa yang memiliki karakter seperti itu, etika harus menjadi landasan sebab etika merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Diungkapkan Ma’ruf Cahyono, sedikitnya ada dua hal yang menjadi target dari kegiatan ini. Pertama, dengan mendiskusikan soal etika diharapkan akan terbentuk satu pemahaman minimal dalam forum konferensi.

Yang kedua, akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari pemikiran-pemikiran yang mainstream , yang bisa dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan.