Sekjen PDIP Ingin Stabilitas Pemerintah Berangkat dari Peran Kepala Desa

Sekjen PDIP Ingin Stabilitas Pemerintah Berangkat dari Peran Kepala Desa
Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-PAPDESI) menggelar pertemuan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Minggu (6/11). Foto: DPP PDIP

Dia mengisahkan sebelum 1965 itu jabatan kepala desa seumur hidup. Hasto menilai fenomena itu adalah perwujudan falsafah pentingnya kepemimpinan desa berbasis tradisi setempat.

"Maka dia jadi hukum dasar dan muncul dalam praktik. Dan hal itu penting dalam bangun stabilitas kepemimpinan desa,” tambah Hasto.

Hal kedua adalah ideologi Pancasila. Ketika Bung Karno menyampaikan falsafah dasar Indonesia merdeka, digali dari kepribadian bangsa dan dunia.

Bung Karno menemukan bahwa demokrasi Barat hanya fokus pada politik elektoral atau pemilihan. Dan ini tak sesuai dengan budaya demokrasi di Indonesia.

“Oleh Bung Karno, yang kita bangun adalah demokrasi Indonesia. Bukan demokrasi politik semata, tetapi demokrasi yang berkeadilan sosial, bukan menang menangan, bukan menindas. Tak ada diktator mayoritas ataupun tirani minoritas,” jelas Hasto.

Menurut dia, ketetapan itu sejalan dengan tradisi Indonesia yang penuh kebijaksanaan. Hal ini pula yang memberikan arah bagi kepala desa dalam membangun wilayahnya.

"Memberikan arah bagaimana membangun kultur desa itu,” tambah Hasto.

Dalam kerangka itulah doktor ilmu pertahanan itu melihat perjuangan para kepala desa dengan usul perubahan masa jabatan itu adalah hal luar biasa dan ada landasan dalam praktik sebelumnya.

Hasto Kristiyanto menginginkan kepala desa memiliki pemahaman mengenai aspek nasional dan internasional, sehingga menjadi pilar stabilitas pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News