Sekjen PDIP Merasa menjadi Target, Singgung soal Ganjar, PSI, dan Harun Masiku

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut laporan terhadap capres bernomor urut tiga Ganjar Pranowo sebagai upaya membungkam suara kritis menggunakan instrumen hukum.
Konon Ganjar menjadi tokoh pertama yang menganggap DPR perlu menggunakan hak angket, demi menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024.
Setelah berbicara soal hak angket, Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas dugaan gratifikasi.
Menurut Hasto, laporan terhadap Ganjar terkesan dibuat-buat oleh seseorang yang terafiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dugaan yang dicari-cari terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan itu, kan, juga memiliki afiliasi dari PSI," ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Menurut Hasto, pembungkaman terhadap suara kritis tidak dialamatkan kepada Ganjar saja, melainkan juga menargetkan dirinya.
"Termasuk terhadap saya, karena saya punya rekam jejak mengungkapkan kecurangan pemilu," ujar pria yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu.
Hasto mengatakan belakangan ini menyeruak kasus Harun Masiku yang dikaitkan dengan pria kelahiran Yogyakarta itu.
Sekjen PDIP menganggap upaya mengaitkan kasus Harun Masiku dengan dirinya merupakan usaha untuk mencari kelemahannya.
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik
- Bicara Sebelum Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- PSI Maklumi Keputusan Menunda Pengangkatan CPNS, Ini Alasannya