Sekjen PDIP Minta PKS Urus Depok Dulu Dibanding Kritik soal BBM, Jleb
jpnn.com, BANTUL - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta PKS melakukan autokritik dibanding menjelek-jelekkan pemerintah soal kenaikan harga BBM.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto di Kabupaten Bantul, Sabtu (17/9).
Dia meminta PKS tidak melupakan sejarah bagaimana mendiamkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi. PKS justru mendukung Presiden SBY menyerahkan blok Cepu ke Exxon Mobil.
“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," ujar Hasto
Hasto mengatakan tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," jelas Hasto.
Doktor Ilmu Pertahanan itu menerankan dari sisi hulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena Covid-19 melanda.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak ingin PKS kehilangan konteks ketika melempar kritik.
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan