Sekjen PPP Minta Rekening Komjen BG Tak Usah Diungkit Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kasus dugaan rekening gendut yang sempat membuat Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak bisa diungkit lagi mengingat prosesnya sudah dihentikan alias SP3.
Arsul mengingatkan kembali hal ini, terkait pencalonan Komjen BG sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, pria yang kini masih menjabat sebagai Wakapolri itu sempat disetujui DPR menjadi Kapolri. Namun, batal dilantik Presiden Joko Widodo karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Loh, masalah Pak BG kan sudah di-SP3. Kita harus berpegang pada prosedur yang ada. Kalau selama sudah di-SP3 dan tidak dibuka kembali itu harus dianggap tidak bermasalah," kata Arsul di DPR, Senin (5/9).
Sekjen DPP PPP ini juga menyebutkan soal kasus itu belum ada pembuktian di pengadilan, Ia berpandangan bahwa memang proses penyidikan telah gugur dengan sendirinya oleh putusan praperadilan.
"Orang masih penyidikan sudah di-SP3. Artinya harus dianggap case close dong. Kalau kasus yang dulu case close itu harus dianggap selesai gitu loh," pungkasnya.
Komjen BG diketahui punya kekayaan yang fantastis. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diverifikasi KPK 17 Januari 2014, di laman acch.kpk.go.id, dia memiliki total harta Rp 22.657.379.555 dan USD 24 ribu. Sedangkan berdasarkan data LHKPN KPK pada 19 Agustus 2008, BG memiliki harta Rp 4.684.153.542. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kasus dugaan rekening gendut yang sempat membuat Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi