Sekjen PPP: Silaturahmi Zulhas ke Jokowi tidak Usah Dipersoalkan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih 2020-2025 Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tidak perlu dipersoalkan.

“Pak Zul ke Istana, kan memang selama ini silaturahmi dengan Pak Jokowi juga bagus, kenapa harus dipersoalkan?” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).

Hanya saja, Arsul tidak pengin berspekulasi ihwal tujuan Zul datang ke Jokowi, termasuk soal berbagai rumor yang menyebut PAN ingin merapat ke pemerintahan. Ia mempersilakan bertanya langsung kepada Zulkifli, yang juga koleganya sesame pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

“Nah, apakah ke Istananya itu dalam rangka menyampaikan keinginan PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ya itu harus ditanya sama Pak Zul,” ujarnya.

Arsul menegaskan bahwa PPP atau partai lain tidak boleh ikut campur. Sebab, ia menegaskan, soal koalisi itu merupakan urusan partai yang pengin berkoalisi, dengan Jokowi. “Soal koalisi itu sepenuhnya urusannya sebuah partai yang mau berkoalisi dengan Pak Jokowi,” ungkapnya.

Lebih jauh Arsul menyatakan tidak ada urusan dan halangan secara hukum bila ada partai yang baru gabung tiba-tiba mendapat jatah menteri. Menurut dia, tidak ada peraturan yang dilanggar. “Ya tidak masalah, Cuma satu saja. Ap aitu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita?” Pertanyaannya cuma itu, tetapi tidak ada halangan secara hukum, secara politik,” katanya.

Dia heran publik sudah ramai ketika Zul datang ke Jokowi. Padahal, ujar Arsul, pertemuan itu Cuma untuk kangen-kangenan antara Jokowi dan Zulkifli. “Pak Zul ke sana saja sudah geger, orang Pak Zul sudah kangen sama Pak Jokowi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Zulkifli bertamu ke Istana menemui Jokowi, Jumat (6/3). Zulkifli kembali terpilih sebagai ketum PAN dalam Kongres di Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu. Saat ini, PAN berada di luar koalisi pemerintahan Jokowi – KH Ma’ruf Amin. (boy/jpnn)