Sekolah Di Luar 6.221, Boleh Terapkan K-13
![Sekolah Di Luar 6.221, Boleh Terapkan K-13](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20141210_065749/065749_563834_Siswa_SD_doni_K_dlm.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan penghentian implementasi Kurikulum 2013 (K-13) secara menyeluruh dan berganti ke Kurikulum 2006 terus menimbulkan polemik.
Ada pihak-pihak yang berharap K-13 itu tetap dijalankan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap mengakomodir permintaan ini.
Jumat pekan lalu (5/12) Mendikbud Anies Baswedan mengumumkan revisi implementasi K-13. Kurikulum yang dirancang sejak 2011/2012 kembali dijalankan secara terbatas. Yakni di 6.221 unit sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA serta SMK.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kemendikbud Achmad Jazidie di Jakarta kemarin menceritakan, dia pernah berkonsultasi kepada Anies apakah sekolah yang siap tetapi berada di luar 6.221 unit sekolah itu boleh terus menjalankan K-13.
Anies lantas menjawab, sekolah diperbolehkan secara aktif mengusulkan impelementasi K-13 secara mandiri, alias di luar program pemerintah untuk 6.221 unit sekolah itu.
"Saya memang tidak mengumumkan (implementasi di luar 6.221 sekolah, red) secara terbuka," ujar Jazidie menirukan arahan Anies saat itu. Guru besar ITS Surabaya itu menjelaskan, Kementerian terbuka menerima surat pengajuan implementasi K-13 dari pihak sekolah.
Lantas kenapa Anies tidak langsung mengumumkan bahwa sekolah di luar 6.221 unit itu boleh menjalankan K-13? Jazidie tidak mengetahui secara pasti. Dia hanya bisa menduga, masksud dari Mendikbud Anies supaya sekolah itu lebih aktif dan bisa menunjukkan langsung kesiapan mereka ke Kemendikbud.
Meskipun peluang sekolah di luar sasaran implementasi itu dibuka, Jazidie hingga kemarin belum menerima surat pengajuan permohonan dari sekolah. "Mungkin sekolah masih bingung. Aslinya tidak perlu bingung," tandas mantan direktur Kelembagaan dan Kerjasama Pendidikan Tinggi Kemendikbud itu.
Setelah menerima usulan dari sekolah, Jazidie mengatakan Kemendikbud akan menilai kelayakannya. Seperti apakah gurunya sudah dilatih atau buku pelajarannya sudah tersedia di sekolah. "Menurut saya sekolah akreditasi A itu sudah layak melanjutkan K-13," paparnya.(wan)
JAKARTA - Kebijakan penghentian implementasi Kurikulum 2013 (K-13) secara menyeluruh dan berganti ke Kurikulum 2006 terus menimbulkan polemik. Ada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Pengembangan SDM, Surveyor Indonesia Jalin MoU dengan Universitas Sam Ratulangi
- ITB dan Coway Berkolaborasi Mencetak Inovator Muda Dalam Hal Pemurnian Air
- Pelindo Mengajar 2024 Dukung Digitalisasi Pendidikan di 64 Sekolah
- Siswa-Siswi KBS Ukir Prestasi OSN 2024, Harumkan Nama Bangsa di Olimpiade Internasional
- HEPCON Indonesia 2024: Platform Strategis untuk Kolaborasi Pendidikan Tinggi dan Industri
- Ada Misa Agung, 208 Sekolah di Jakarta Belajar Jarak Jauh pada 5 September