Sekolah Gratis Hilang, Giliran Guru Khawatirkan Gaji
Bahkan, sempat muncul angka yang fantastis untuk SMA, yakni mencapai Rp 1 juta.
Jika saat ini standar SPP hanya Rp 135 ribu, sekolah pun pusing. Sebab, angka itu sebenarnya jauh dari harapan sekolah.
Meski begitu, di sisi lain, adanya standar tersebut juga diuntungkan. Dengan demikian, tiap sekolah bisa standar dan tidak dibeda-bedakan.
Sebenarnya, pihak sekolah berharap bisa dilibatkan dalam penghitungan standar besaran SPP. Salah satu ukuran, misalnya, melalui penghitungan dana bopda.
Termasuk menghitung rata-rata sekolah dari biaya paling mahal sampai sekolah yang paling murah.
"Kalau di bawah bopda, saya yakin sekolah-sekolah jadi tidak nyaman," tuturnya.
Jika komite sekolah dilibatkan dalam pendanaan, harus ditegaskan biaya yang dibebankan kepada wali murid. Kebutuhan listrik dan air, misalnya. Sekolah harus mencukupinya sendiri.
"Kalau dibebankan wali murid, tidak benar. Itu sarana prasarana yang dibiayai negara, termasuk gedung," katanya.
Jika pemerintah tidak mampu, kewajiban negara tersebut bisa dipertanyakan. Sebab, bisa dianggap menyalahi Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
JPNN.com-- Bukan hanya siswa dan orang tua yang gelisah dengan sistem baru pendidikan SMA/SMK di Surabaya, para guru pun demikian.
- Kisah 2 Guru Program EPP di Samarinda, Bertarung dengan Tantangan, Lahirkan Perubahan
- Ganjar Pranowo Beberkan Tantangan Berat pada Guru saat Ini
- Tunjangan Daerah Guru SMP Rp 5,1 Juta, SMA Rp 2 Juta
- Ini Dia Profil Mudianto, Kepala SMK Terbaik Se - Indonesia
- Dorong SMA SMK Dikembalikan ke Pemkab Pemko
- Menguat Desakan SMA dan SMK Dikembalikan ke Pemkab / Pemko