Sekolah Swasta Kurang Murid, Negeri Tambah Daya Tampung
jpnn.com, JAKARTA - Seperti dialami banyak daerah, sekolah swasta kekurangan murid juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sekolah swasta butuh komitmen pemerintah.
Pendiri sekaligus ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Saur Pandjaitan mengatakan sikap pemerintah terhadap sekolah swasta harus jelas. "Apakah ingin ke depan sekolah swasta habis secara pelan-pelan, atau ingin menjadikan sebagai mitra," katanya di Jakarta kemarin (27/8).
Menurut dia menjadi ironi ketika pemerintah terus gencar memaksakan penambahan daya tampung di sekolah negeri. Padahal infrastruktur dan jumlah guru negerinya tidak memadai.
Lebih baik kuota sekolah negeri biarlah sesuai dengan kondisi ideal, tanpa harus dipaksakan memperbanyak daya tampung.
Saur mengatakan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya duduk bareng bersama organisasi yayasan pemilik sekolah swasta. Membahas tentang kuota penerimaan siswa baru. Dia mencontohkan di kota A lulusan SD ada 100 ribu anak.
Kemudian kapasitas SMP negerinya hanya 50 ribu anak. Maka sisanya sebanyak 50 ribu anak didistribusikan ke sekolah swasta.
Dalam pendistribusian calon siswa ke sekolah swasta, tidak jadi persoalan untuk diatur. Misalkan sekolah swasta dengan akreditasi A mendapatkan kuota lebih banyak. Dengan cara ini bisa memancing sekolah swasta untuk mengejar akreditasi A. Supaya mendapatkan kuota siswa baru banyak.
Tidak seperti sekarang, sebagian sekolah swasta masih menunggu siswa yang tidak lolos di sekolah negeri.
Fenomena sekolah swasta kekurangan murid terjadi di banyak daerah tapi di sisi lain sekolah negeri menambah daya tampung.
- Kabar Terbaru Rencana Perubahan Aturan Penempatan Guru PPPK, Siap-siap ya
- Penempatan Guru PPPK ke Sekolah Swasta Hampir Pasti, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Semringah
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta
- Dampak Zonasi PPDB: Sekolah Swasta Terkikis dan Terpinggirkan
- Seleksi PPPK: Pernyataan Terbaru Ketum PGRI terkait Guru Swasta & Honorer Negeri