Sekretaris Kabinet Dinilai Tidak Berfungsi

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan banyaknya unit-unit baru yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakibatkan birokrasi berjalan tidak efisien dan tidak efektif. "Sementara Sekretaris Kabinet (Sekab) yang diharapkan berperan dalam menata manajemen kabinet tidak berfungsi sebagaimana mestinya," kata Agun Gunanjar Sudarsa, dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang dipimpin Ketua Komisi II Chairuman Harahap (F-PG) di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/5).

 

Mestinya, sesuai dengan tugas yang diemban, Sekab lebih mengaktualisasikan dirinya mensukseskan program reformasi birokrasi dan memberi masukan kepada menteri maupun presiden dalam kerangka memperkuat sistem presidensil, kata Agun Gunanjar Sudarsa.

 

Hingga saat ini, lanjut Agun Gunanjar Sudarsa, belum ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan presiden yang usulannya berasal dari Sekab. "Katakan itu muaranya Peraturan Presiden. Saya minta Sekab lebih pro aktif menyiapkan usulan draft peraturan-peraturan guna mencapai efiisiensi dan efektifitas," desak Agun Gunanjar Sudarsa.

Agun menilai, banyaknya unit-unit baru yang dibentuk presiden justru efisiensi birokrasi tidak berjalan dengan baik. “Efisiensi birokrasi justru tidak terjadi,” katanya.