Sekum KAHMI Kalsel Sesali Aksi Aktivis HMI yang Bakar Bendera PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) Majelis Wilayah Kalimantan Selatan Fazlur Rahman menyesali adanya aksi oknum aktivis HMI yang membakar bendera PDI Perjuangan.
Menurut Fazlur, boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, mengatakan PDIP sebagai partai arogan karena menempuh jalur hukum itu sangatlah tidak tepat.
“Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum, kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam," kata Fazlur dalam keterangannya, Sabtu (5/8).
Oleh karena itu, Fazlur sangat mengecam pembakaran bendera PDIP oleh massa tersebut.
"Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi," lanjutnya.
Fazlur mengingatkan bahwa di dalam PDIP terdapat alumni HMI. Bahkan, kader Hitam Hijau itu menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan.
"Ini sebagai bukti bahwa alumni HMI itu bisa diterima dan juga bersama-sama PDIP turut bertanggung jawab atas keberlanjutan demokrasi di dalam negara hukum," kata dia.
Di sisi lain, lanjut dia, apabila belajar dari sejarah, Megawati dan PDI justru selalu mengandalkan hukum dan konstitusi dalam menangangi masalah.
Sekum KAHMI Mejelis Kalsel mengingatkan bahwa di dalam PDIP terdapat alumni HMI.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas