Selain Anak Anies, Politikus PDIP Juga Jadi Korban Pencatutan KTP di Pilkada Jakarta

jpnn.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo menjadi korban aksi pencatutan kartu tanda pengenal (KTP) untuk kepentingan Pilkada Jakarta 2024.
Dia bahkan membagikan sebuah potongan gambar soal KTP miliknya dicatut kandidat independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Dwi Rio menganggap pencatutan menyambut pilkada tidak sesuai dengan prinsip kepemiluan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
"Saya harus kritik keras masalah pencatutan untuk event pilkada ini karena sudah tidak sesuai dengan prinsip pemilu," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (17/8).
Dwi Rio menyebut saat ini sedang melakukan pengecekan di lapangan soal kemungkinan warga Jakarta lain yang KTP-nya dicatut.
Termasuk, dia bakal memberikan pemahaman kepada warga untuk secara bersama melakukan pengecekan KTP agar tidak tercatut.
"Kemudian membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga masyarakat. Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian pencatutan ini, padahal tidak pernah merasa mendukung paslon independen mana pun," lanjut Dwi Rio.
Dia mengatakan semua temuan akan dilaporkan dan dijadikan bahan pertanyaan kepada Pj Gubernur Jakarta dan Dukcapil setempat.
Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo menjadi korban aksi pencatutan KTP untuk Pilkada Jakarta 2024. Sama kayak anak Anies Baswedan.
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran