Selain Biaya Logistik, Masih Banyak Penghambat Investasi Masuk ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menyoroti soal biaya logistik.
Menurut Teuku, masih banyak faktor lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sejumlah aspek lain mulai dari sinkronisasi antar kementerian dan regulasi yang tumpang tindih antara pusat dengan daerah, serta antar kementerian maupun lembaga pemerintah, turut menghambat investasi.
Bahkan kehadiran Omnibus Law dan terbitnya sovereign wealth fund (SWF) juga tidak serta-merta memuluskan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Butuh kebijakan turunan yang perlu dilakukan pada level daerah karena memang ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah. Periode pertama misalnya ada delapan paket kebijakan, pemerintah bisa dikatakan gagal menarik investasi,” ujar Teuku.
Rifky juga menilai faktor lain yang kerap jadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia adalah soal biaya tenaga kerja yang relatif mahal, ditambah dengan kemampuan yang rendah.
Selain itu, aspek insentif investasi juga menjadi salah satu faktor penentu guna meningkatkan daya saing investasi nasional.
"Kepastian insentif investasi bukan hanya untuk mengundang investor baru saja, melainkan juga untuk memberikan perlakuan yang lebih baik bagi investor yang sudah menanamkan investasinya di Indonesia," sebut Teuku.
Kehadiran Omnibus Law dan terbitnya sovereign wealth fund (SWF) juga tidak serta-merta memuluskan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
- KADIN Indonesia Apresiasi Investasi Prancis dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Mentrans Iftitah Harap Jepang Berinvestasi di Kawasan Transmigrasi
- Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif
- BRI-MI Raih Penghargaan Indonesia Best Digital Awards 2025
- Volume Layanan Logistik SPSL Meningkat 215% Sepanjang 2024