Selain Desak Jokowi, Massa Seruduk dan Melempar Sampah di Kantor Ini

jpnn.com - JAKARTA – Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamat Aset Bangsa menyeruduk, bahkan melempari Kantor Kementerian BUMN, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Massa aksi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Mereka beralasan, kebijakan Menteri Rini gemar berhutang ke luar negeri untuk membiayai proyek. Padahal, hutang itu diambil dengan menggunakan aset negara sebagai jaminan.
“Ada persekongkolan jahat di Kementerian BUMN. Rini telah menguasai dan mempreteli aset-aset negara dengan membagi-bagikan kue proyek dari utang luar negeri dan jaminannya adalah negara,” ujar Koordinator aksi, Laode Kamaludin, saat berorasi di di depan Kantor Kementerian BUMN.
Menurut Laode, Rini sebagai menteri tidak bekerja untuk negara, melainkan kalangan pengusaha. Dia menuding bekas Menteri Perindustrian di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu telah berkomplot dengan para taipan untuk merampok kekayaan negara.
Lebih lanjut, dia menegaskan Presiden Joko Widodo harus menyingkirkan Rini dari kabinet jika ingin menunjukan bahwa nawacita bukan sekadar pepesan kosong belaka. Pasalnya, Rini jelas-jelas telah mengkhianati visi-misi yang disusun Jokowi pada masa pemilu presiden 2014.
“Bagi Rini, Nawacita hanya jadi kamuflase dalam merampok kekayaan negara,” tegas Laode.
Selain membentangkan spanduk, Gerakan Penyelemat Aset Bangsa juga membawa beberapa kantong plastik sampah dan dilemparkan ke Kantor Kementerian BUMN.
“Ini sebagai simbol bahwa Kementerian BUMN diisi orang-orang sampah,” pungkas Laode.(dil/jpnn)
JAKARTA – Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamat Aset Bangsa menyeruduk, bahkan melempari Kantor Kementerian BUMN, di Jalan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja
- Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi, Ketua DPR Merespons Begini
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 7 Calon PMI Ilegal ke Malaysia
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!