Selain Jet Tempur Mirage, PBHI Soroti Anggaran Kemenhan

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan tidak hanya menyoroti masalah pengadaan jet tempur Mirage 2000-5, tetapi juga anggaran Kementerian Pertahanan (kemenhan).

Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengatakan koalisi masyarakat sipil sudah berkali-kali menyoroti berbagai macam kejanggalan di Kemenhan.

"Bukan hanya soal Mirage saja. Kami sudah mengatakan sejak terjadi kenaikan dana fantastis di Kementerian Pertahanan di tahun 2021-2022," kata Julius.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertema “Dugaan Skandal Pembelian Pesawat Mirage; Kecurangan Pemilu; dan ?Pembacaan Petisi Masyarakat Sipil" di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta selatan pada Senin, (12/2).

Menurut Julius, saat pemerintah sedang memulihkan ekonomi pascapandemi Covid 19, anggaran yang tinggi justru bukan di sektor kesehatan, melainkan di Kemenhan yang mengurusi pertahanan.

Pada saat itu, kata Julius, BPK justru mendapati pada laporan audit keuangan tahun 2021, ada kegiatan di bawah Kemenhan yang mata anggarannya tidak ada tetapi kegiatannya dinyatakan telah selesai.

"Kegiatan itu memakan anggaran sebesar 531,96 miliar rupiah. BPK sudah menyatakan bahwa ini merupakan temuan kejanggalan," kata Julius.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengatakan skandal pesawat tempur Mirage adalah puncak gunung es dari kekacauan tata kelola sektor pertahanan.