Selain Jilbab Paskibraka, Kepala BPIP Pernah Bikin Gaduh soal Agama Musuh Terbesar Pancasila
Sorotan salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menilai jika benar ada pelarangan berjilbab terhadap 18 Paskibraka atas ‘arahan’ BPIP, maka harus diusut.
"Ini harus diusut secara tuntas baik oleh pemerintah, maupun pihak berkewenangan lainnya. Dan bila itu benar, Presiden Jokowi perlu segera mengkoreksi, melakukan tindakan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, kemarin.
HNW mengatakan klarifikasi dari BPIP sangat diperlukan karena pernyataan dari petinggi BPIP sebelumnya juga membikin gaduh dan sangat kontroversial karena tidak sesuai dengan Pancasila.
Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pernah bikin gaduh atas pernyataan kontroversialnya, seperti “agama adalah musuh terbesar Pancasila”, “Fatwa MUI terkait salam beda agama sebagai membahayakan Pancasila”, dan lain sebagainya.
"Dan sekarang, bila berita itu memang benar, BPIP malah sudah berani ‘melarang’ Paskibraka perempuan mengenakan jilbab,” ucap HNW.
Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada 2020 lalu pernah menyebut agama sebagai musuh utama Pancasila.
Namun, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 itu dalam klarifikasi waktu itu mengaku tak bermaksud mempertentangkan agama dengan Pancasila.
LBH Pelita Umat Menilai Terjadi Pelanggaran Hukum
Heboh masalah Paskibraka 2024 lepas jilbab juga dikecam oleh Chandra Purna Irawan selaku Ketua LBH Pelita Umat.
Selain heboh soal jilbab Paskibraka 2024, Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga pernah bikin gaduh tentang agama musuh terbesar Pancasila.
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Anggota DPR RI Mufti Anam Kecam Aksi Transgender Isa Zega Umrah Pakai Jilbab
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- Chandra Soroti Pemidanaan terhadap Kebijakan di Kasus Tom Lembong