Selalu Ribut, MK Minta DPD Waspadai Pemilukada Papua

Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida sempat mempertanyakan mahalnya berperkara di MK karena pemohon harus mendatangkan saksi dari daerah. "Coba bayangkan satu daerah aja harus keluarkan satu miliar untuk berperkara, bayangkan jika yang berperkara hampir 400 berarti 400 m iliar yang harus dikeluarkan," tanya La Ode.

Menjawab pertanyaan tersebut, menurut hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, sebenarnya sejak lama MK menyediakan sidang jarak jauh melalui teleconference di beberapa Universitas Negeri. Dengan cara ini, pelaksanaan sidang lebih murah dan cepat. Nyatanya, mereka yang berperkara di MK lebih suka mendatangkan sendiri saksi ke Jakarta. "Mungkin itu hadiah balas jasa bagi tim sukses," selorohnya. (pra/jpnn)