Selandia Baru Akui Sulit Damaikan Perbedaan dengan Tiongkok

"Jika ada masukan dari Departemen Pertahanan atau badan keamanan yang mengubah pandangan mereka tentang implikasi keamanan nasional dari infrastruktur strategis, kami sekarang memiliki UU terkait hal itu," jelasnya.

Komite Keamanan Nasional Kabinet telah menugaskan Kementerian Pertahanan untuk memberikan masukan tentang penyewaan pelabuhan tersebut.

Akhir tahun lalu, pemerintah federal mengesahkan UU yang menambah kewenangan mereka untuk membatalkan perjanjian antara negara bagian dengan negara asing.

Kewenangan ini telah digunakan untuk membatalkan MoU antara Pemerintah negara bagian Victoria dan Tiongkok terkait proyek Belt and Road Initiative.

Perjanjian sewa Pelabuhan Darwin ke perusahaan Tiongkok ini telah dikonsultasikan oleh Pemerintah negara bagian Australia Utara ke Departemen Pertahanan sebelum ditandatangani pada tahun 2015.

Anggota DPR dari faksi pemerintah Barnaby Joyce mengatakan menyewakan Pelabuhan Darwin merupakan kebijakan tidak becus sejak awal.

"Kita baru saja tersadar, betapa kita harus mempersiapkan diri agar Australia bisa sekuat dan secepat mungkin," ujarnya.

"Memiliki pelabuhan (yang dikelola) Tiongkok di bagian utara Australia bukanlah langkah yang bijaksana," ujar mantan wakil perdana menteri ini.