Seleksi CPNS Masih Rawan KKN

Dia menyarankan, Pemda bersama ahli di perguruan tinggi untuk mengatur sistem komputernya lagi agar kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi. "Yang jelas tidak ada itu pemeriksaan manual lagi. Kita ini mau maju atau mundur ke belakang," tegas Pepen yang dihubungi terpisah via telepon.

Baik Ramli maupun Pepen mengimbau agar masyarakat termasuk media ikut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS. “Jika terjadi KKN laporkan ke polisi setempat. Kalau tidak ditanggapi, laporkan ke Polda. Kalau tidak ditanggapi lagi, lanjutkan ke Polri dan pusat,” ujar Ramli.

Rawannya potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi CPNS dikeluhkan para calon pelamar.  “Namanya seleksi CPNS pasti susah lepas dari KKN dan ini tiap tahun terjadi. Ironisnya meski selalu diprotes tetap saja ada kolusinya. Yang masuk pasti anak-anak pejabat dan legislator,” ujar Yomarianti, salah satu karyawan media cetak terkenal di Jakarta.

Dia melihat yang paling terjadi KKN adalah di daerah karena tidak terpantau langsung oleh pemerintah pusat. “Saya sering melakukan pemantauan seleksi CPNS daerah. Saya lihat kolusinya banyak, yang lulus biasanya punya orang dalam. Tak heran, setiap selesai seleksi pasti ramai demo,” tuturnya (esy/JPNN)