Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN

Mengenai adanya pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi yang beralasan bahwa formasi PPPK tidak sebesar yang disediakan pemerintah pusat, dia meminta mereka segera mengusulkan.

"Kalau pemda sekarang belum mengajukan formasi sejumlah dibutuhkan bagi mereka diterima paruh waktu, secepatnya memanfaatkan itu, karena non-ASN sudah tidak diperbolehkan lagi," kata Ketua PGRI Jawa Tengah itu.

Ke depan, dia mengajak untuk bersama-sama memperjuangkan alokasi belanja daerah dimaksimalkan untuk ASN, termasuk PPPK.

"(Alokasi belanja daerah untuk ASN, red) Tidak hanya 30 persen, tetapi lebih bagaimana pola pembagian alokasi keuangan pusat dan daerah bisa menguntungkan dan mempermudah daerah mengelola daerah dengan baik," katanya.(ant/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!